Saya menulis ini bukan karena saya ingin memanaskan kembali isu 100 hari pemerintahan SBY-Budiono yang terbilang gagal, namun banyak yang ingin saya ambil dari situ karena menyangkut ketidakadilan sang penguasa terhadap rakyatnya dan pemborosan-pemborosan keuangan negara yang ditimbulkannya.
Baik, saya mulai dari pengadaan mobil dinas pejabat negara. Mobil Toyota Crown Royal Saloon yang diberikan harganya 1,3M (sudah termasuk pajak), berjumlah 150 unit. Padahal mobil yang sebelumnya, Toyota Camry, masih layak pakai. Makanya, Laode Ida mengembalikan Toyota Crown karena Camry-nya masih bagus. Adapun pajak untuk pengadaan seluruh mobil dinas ini adalah 62,805 M. Itu pajaknya, jadi ditotal berapa? Silakan hitung sendiri. Mata Najwa pernah menayangkan Hatta Rajasa dan mobil mewah ini. Nyaman sekali ya. Lalu, adakah korelasi antara mobil baru dengan kinerja pejabat negara? Kita lihat saja.
Kemudian, pengadaan pesawat kepresidenan yang menganggarkan 200M dan renovasi pagar istana negara sebesar 22,5M. Hal ini dilakukan hanya karena untuk menyambut Sang Presiden Amerika yang pernah tinggal di Indonesia, Barack Obama.
Selanjutnya, renovasi rumah dinas anggota DPR di Kalibata juga memboroskan APBN. Sebanyak 495 unit rumah yang direnovasi dan 10 unit rumah baru yang dibangun, telah menghabiskan 155M. Padahal, belum tentu rumah dinas itu ditempati oleh anggota DPR. Mereka lebih suka tinggal di rumah pribadi atau di apartemen, dan yang menempati rumah dinas itu adalah keluarganya yang lain. Muspro sekali. Metro TV pernah menayangkan proses renovasi perumahan itu. Namun, Tim Metro TV diusir oleh satpam yang menjaga perumahan itu. Hal ini mengundang kecurigaan, apakah pemerintah sengaja menyembunyikan sesuatu yang berkaitan dengan renovasi rumah dinas ini. Selain rumah dinas, anggota DPR juga difasilitasi komputer Dell seharga 21 juta per unit. Saya heran, mengapa harus yang lebih dari 20 juta, padahal komputer 5 jutaan banyak yang bagus.
Yang lebih lucu, kapal pemantau terumbu karang Dinas Kelautan dan Perikanan sangat mewah, tidak seperti kapal patroli biasa. Kapal ini berjenis Lagoon 500 seharga 14M. Padahal, dengan anggaran yang sama, bisa dibelikan 2-3 kapal patroli biasa. Sepintas, kapal ini mirip kapal pesiar. Saking mewahnya kapal ini, di Australia, hanya dimiliki oleh segelintir orang yang berkantong tebal. Mungkin, Fadel Muhammad ingin membuktikan pada Sponge Bob kalau tidak selamanya kapal patroli itu sangar.
Melihat banyaknya fasilitas yang diberikan untuk pejabat, memperlihatkan bahwa SBY tidak peka terhadap kondisi rakyat Indonesia. Saya jadi berpikir, enaknya jadi pejabat tanpa memikirkan yang terjadi pada rakyat. Tahukah mereka bahwa banyak rakyat Indonesia sedang menderita kelaparan? Tahukah mereka bahwa rakyat Indonesia banyak yang tidur di jalanan? Dan tahukah mereka bahwa rakyat Indonesia banyak yang kesulitan keuangan? Borosnya anggaran yang dikeluarkan demi kenyamanan kerja pejabat menyebabkan subsidi untuk rakyat berkurang. Lihatlah data di bawah ini, saya ambil dari http://koran.republika.co.id/koran/14/101805/Anggaran_Si_Miskin_Terus_Berkurang :
Naik Turun Anggaran APBN 2010
1. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Nabati (BBN), dan LPG Rp 68,726 triliun turun dari tahun sebelumnya yang dianggarkan Rp 101,4 triliun.
2. Subsidi listrik Rp 37,8 triliun turun dari sebelumnya Rp 52,4 triliun.
3. Subsidi pupuk Rp 14,757 triliun turun dari anggaran sebelumnya Rp 18,437 triliun.
4. Penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat di sekitar tanggul lumpur Sidoarjo yang dialokasikan melalui BPLS Rp 130,38 miliar.
5. Anggaran Pendidikan Rp 209,537 triliun. Turun dari tahun sebelumnya sebesar Rp 224 triliun.
6. Dana cadangan penanggulangan bencana alam Rp 3 triliun atau sama dengan tahun sebelumnya.
7. Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 1,3 triliun naik dari tahun sebelumnya Rp 1,1 triliun.
8. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Rp 5,1 triliun. Terdiri atas program Pelayanan Kesehatan di puskesmas sebesar Rp 1 triliun dan Pelayanan Kesehatan di Kelas III Rumah Sakit sebesar Rp 4,1 triliun.
9. Anggaran Jamkesmas mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya Rp 4,6 triliun, yaitu Rp 3,6 triliun untuk membayar pelayanan di rumah sakit rujukan dan Rp 1 triliun untuk membayar pelayanan di puskesmas,
10. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Rp 12,9 triliun dengan cakupan 6.458 kecamatan atau turun dibandingkan tahun sebelumnya Rp 13,7 triliun.
11. Anggaran kendaraan menteri, pejabat setingkat menteri, ketua, dan wakil ketua lembaga tinggi negara Rp 126,795 miliar (termasuk pajak mobil menteri Rp 62,8 miliar).
12. Renovasi pagar istana Rp 22,5 miliar.
13. Anggaran uang muka pesawat Presiden Rp 200 miliar.
Benar-benar tidak adil. Di sisi lain rakyat menderita, di sisi lain pejabat enak-enakan dengan fasilitasnya. Tentu teman-teman masih ingat dengan PP No.37/2006 tentang kenaikan tunjangan pejabat daerah. Para wakil rakyat memperjuangkan PP itu dengan dalih tunjangan yang diberikan sebelumnya, berdasarkan PP No.24/2004 dan PP No.37/2005, masih kurang. Hal ini tidak lain adalah untuk memperkaya diri sendiri dan sudah termasuk korupsi. Padahal di sisi lain, pada tahun 2006, Jogja berduka dengan datangnya gempa 5,9 SR. Ketidakadilan juga menimpa anak-anak jalanan yang tidak punya rumah. Rumah dinas yang tidak ditempati oleh anggota DPR sangat muspro, sebaiknya anggaran untuk pembangunan rumah itu disubsidikan untuk rusunawa, agar anak-anak jalanan itu punya rumah dan tidak menjadi korban pelecehan seksual dan pembunuhan lagi.
Ketidakadilan makin terasa ketika saya menonton Metro Hari Ini petang tadi, sambil menyantap makan malam, pakai nasi dan lauk ayam. Di situ disiarkan, di Pacitan, harga beras naik menjadi Rp 7000,00/kg. Banyak orang miskin yang tidak mampu membelinya, sehingga mereka hanya makan singkong rebus yang kandungan gizinya masih kurang, dibeli di pasar dengan harga Rp 1000,00/kg. Saya langsung memandangi piring saya. There’s nothin’ to say. Saya cuma bersyukur, masih diberi kesempatan bisa makan senikmat ini. Sebenarnya, orang-orang yang tidak bisa makan nasi masih banyak, tersebar di penjuru Nusantara. Namun, yang diekspos justru Pacitan, karena kota ini adalah kota kelahiran SBY dan rakyat dari kota ini telah memilih Ibas menjadi wakil mereka di Senayan.
Jadi, apa gunanya SBY curhat tentang kerbau Si BuYo padahal masih banyak masalah rakyat yang harus diselesaikan. Mana pengamalan sila ke-5 Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”? Memang, Indonesia bukan negara sosialis komunis yang benar-benar menginginkan keadilan sama rasa sama rata. Juga, bukan negara liberalis yang tiap rakyatnya diberi kebebasan untuk bersaing dalam bidang ekonomi sehingga ketimpangan sosial sangat mencolok. Namun, yang dinginkan rakyat Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Saya berharap, ketidakadilan dan pemborosan ini tidak akan lagi menemani rakyat Indonesia, tidak hanya sampai tahun 2014, tapi juga tahun-tahun berikutnya. Dan saya juga berharap, jika Obama berkunjung ke Indonesia bulan Maret nanti, biarkan Obama melihat kenyataan sesungguhnya rakyat Indonesia dan ketimpangan-ketimpangan yang kita rasakan.
Pak SBY, Budiono,menteri-menteri, dan wakil kami, dengarkan teriakan kami : “Kami lapaaaaaaaaaaaaaaaarrrr!!!!!”
Minggu, 07 Februari 2010
Langganan:
Postingan (Atom)
